BERITA INDOLAH

Berita International | Berita Nasional | Berita Bola | Viral | Tips trik | Life Style |

BERITA INDOLAH

TIPS TRIKS

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumat, 24 Agustus 2018

Mundur, Idrus Marham kembalikan mobil dinas Mensos


Idrus Marham mundur dari jabatan Menteri Sosial usai menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai mengundurkan diri, Idrus pun mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengembalikan mobil dinasnya.

"Jadi sudah nanti ada Pak Sekjen, saya serahkan semuanya pada Pak Sekjen bahwa di sana sudah selesai dan seluruh mobil-mobil dinas nanti saya akan kembalikan pada hari ini, ya ke sini supaya pas clear dan clean jadi tidak ada lagi apa-apa yang terkait dengan apalagi nanti ada menteri baru," ujar Idrus Marham di Kantor Kemensos Jakarta Pusat, Jumat (24/8).

Menurut dia, tak perlu ada momen perpisahan khusus dengan pejabat dan staf Kemensos. Idrus mengaku dirinya dan pejabat dan staff di Kemensos telah seperti keluarga.

"Ini bukan pamitan ini sudah kayak keluarga saya semua ya saya nanti akan konsentrasi di sini ada ini nih kayak keluarga kok karena memang selama saya di sini jadi menteri ini semua kayak keluarga," ucap Idrus.

Sebelumnya, Idrus mengaku pertimbangan pertama mundur dari mensos buat menjaga kehormatan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, Jokowi selama ini merupakan pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.

"Pertimbangan kedua adalah agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi bapak Presiden dalam mengganggu tugas sehari hari yang tidak ringan. Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itukan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," katanya.

Pertimbangan ketiga, katanya, sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

"Dan sekaligus saya ingin berkonsentrasi ya mengikuti proses hukum yang ada di KPK," katanya.

Sore ini, Jokowi lantik Agus Gumiwang jadi menteri sosial


Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengungkapkan politikus Partai Golkar Agus Gumiwang ditunjuk menggantikan Idrus sebagai Menteri Sosial. Idrus memilih mundur karena tersangkut kasus di KPK.

"Iya," kata Johan Budi saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (24/8).

Pelantikan Agus Gumiwang rencananya akan digelar di Istana Negara pada Jumat (24/8/2018) sekitar pukul 15.00 WIB. Mantan Juru Bicara KPK ini juga tak menampik bahwa ada pelantikan menteri pada sore ini

"Iya benar," ucap dia singkat.

Sebelumnya, Idrus Marham menyatakan mengundurkan diri dari jabatan menteri sosial. Pengunduran diri Idrus langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana pagi ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal tersebut berdasarkan sejumlah fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap para tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto.

Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.

Sabtu, 18 Agustus 2018

Zulkifli Hasan sebut pertemuan Jokowi dan Prabowo tinggal diatur waktunya


Ketua MPR Zulkifli Hasan siap mempertemukan bakal capres Joko Widodo dan bakal capres Prabowo Subianto, menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, kedua kontestan Pilpres itu sudah setuju. Namun, untuk waktu pertemuannya masih diatur.

"Pak Jokowi sudah oke, Pak Prabowo sudah oke. Nanti tinggal diatur (waktunya). Yang penting (perayaan) 17 Agustus kelar dulu," kata Zulkifli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8).

Zulkifli menyambut baik apabila pertemuan kedua bakal capres itu terwujud. Menurutnya, hal ini guna menciptakan iklim politik yang kondusif.

"Kita ingin agar tahun politik ini pilpres itu sesuatu yang biasa. Kita berharap kontestasi itu friendly, bolehlah sedikit-sedikit gesekan tapi jangan sampai keras," ucap Zulkifli.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Ya (ingin bertemu)," ujar Prabowo di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Prabowo mengaku, bahwa dirinya masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Jokowi. Mantan Danjen Kopassus tersebut masih menunggu jadwal dari Jokowi.

"Lihat nanti dong, beliau presiden kan tentunya sibuk nanti kita cari waktu yang tenang," terang Prabowo.

Sandi ungkap tujuan bertemu Jokowi: Mau pamit cium tangan ke bos-bos


Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku akan menemani bacak capres Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo. Sandiaga mengaku ingin berpamitan dengan Jokowi karena melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju di Pilpres 2019.

"Dan buat saya teramat penting karena saya kan anak buah beliau. Kemarin dilantiknya di Istana saya belum sempat pamit juga," kata Sandiaga di Cikini, Menteng, Jakarta, Jumat (17/8).

"Sekaligus mau pamit cium tangan ke bos-bos untuk tentunya Pilpres semoga membuat baik lebih erat bangsa ini," sambung Sandiaga.

Saat ini, kata Sandiaga, dirinya dan Prabowo masih menunggu kabar dari Jokowi untuk menentukan jadwal pertemuan. Sebab, dia mengakui Jokowi tengah banyak agenda kenegaraan.

"Belum kita sadar Pak Jokowi sangat-sangat sibuk banyak tugas negara. Kita menunggu saja, standby," ujarnya.

Soal tujuan bertemu Jokowi, lanjut Sandi, dirinya dan Prabowo ingin sowan dan bersilaturahmi sebelum bertarung di Pilpres 2019. Pertemuan ini dinilai penting agar Pilpres 2019 bisa berjalan sejuk dan damai.

"Bahwa sowan mohon doa restu. Keinginan kita agar pemilihannya santun sejuk penuh silaturahim," tandas Sandi.

Sebelumnya, Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Joko Widodo. Rencananya pertemuan digelar usai hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus. Prabowo berniat menemui Jokowi usai pada malam ini terlebih dahulu menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baik Prabowo dan Jokowi akan kembali bersaing menjadi calon presiden di Pilpres 2019. "Mungkin setelah 17 Agustus," ucap Prabowo.

Djarot: Ahok tak masuk tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin


Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung penuh pencalonan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Ahok kepada Djarot Saiful Hidayat dalam perbincangan di Mako Brimob Depok, Jumat (16/8).

Kendati mendukung pasangan petahana itu, Ahok disebut Djarot tak masuk dalam tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau itu (sebagai tim kampanye) kita tidak, Ahok kasih support walaupun tidak masuk sebagai tim kampanye, tidak harus di panggung gitu ya," kata Djarot di Gedung Filatelli Jakarta Pusat, Kamis (16/8).

Berbeda dengan Ahok, Djarot mengaku akan masuk dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin meski tak masuk dalam struktur. Dia mengaku akan lebih fokus dalam Pileg.

"Saya otomatis, orang Ketua DPP Partai (PDIP). Mungkin saya enggak masuk dalam tim kampanye untuk Pilpres ya, karena kami fokus pada pileg," ujar Ahok.

Sebelumnya, Djarot menyebut Ahok ingin menemui Ma'ruf Amin saat bebas dari Rutan Mako Brimob. Kepada Djarot, Ahok menyampaikan tak memiliki masalah pribadi dengan Ketua MUI itu.

"(Kita) ngobrol masalah pencalonan yang Pak Jokowi sama Pak Ma'aruf Amin. Kita tahu seperti apa dulu kan, tapi dia bilang apa enggak apa-apa mas ya bagus, kita akan bantu. Nanti kalau saya keluar, saya (Ahok) mau ketemu sama Ma'ruf Amin," ujar Djarot di Gedung Filatelli Jakarta Pusat, Kamis (16/8).

Selasa, 14 Agustus 2018

Aher sempat berharap jadi cawapres Prabowo


Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sempat terkejut dengan terpilihnya Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Meski begitu, ia siap mengamankan suara di Jawa Barat untuk mereka. - poker indonesia

Dari awal, Aher memprediksi Prabowo akan berpasangan dengan kader dari PKS yang mana dirinya masuk sebagai salah satu kandidat kuat. Asumsi itu muncul saat ia diperintahkan pengurus partai pusat untuk mengundurkan diri dari pencalegan di DPR RI.

"Ya kan dari awal diprediksi bakal berpasangan dengan kader PKS, salah satunya sama Aher (Ahmad Heryawan). Makanya selama satu minggu (sebelum pengumuman pasangan) saya di Jakarta," katanya di rumah kontrakannya di Komplek Setra Duta, Kecamatan Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (13/8) malam.

Meski begitu, Aher mengaku tidak masalah dengan keputusan yang diambil Prabowo. Pasalnya, semua sudah melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai persetujuan partai koalisi.

"Secara pribadi dan kelembagaan, saya tentu akan memenangkan Prabowo-Sandi. Apalagi, sekarang kampanyenya lama. Mulai September, ya hampir lima bulan," terangnya.

Disinggung mengenai peluang jadi Ketua Tim Sukses (Timses), Aher mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Menurutnya, mekanismenya sedang dirumuskan oleh partai.

Sambil menunggu tugas yang diberikan, suami dari Netty Prasetyani itu sedang menikmati kehidupannya yang tanpa jabatan. Rencana terdekat, ia akan melaksanakan ibadah haji.

"Ya sekarang saya ke pasar, belanja keperluan di rumah. Nanti Rabu saya ke asrama haji. Mau ibadah, insya Allah," pungkasnya.

Lira jatuh, turis penuhi toko barang mewah di Istanbul


Sejumlah turis asing di Turki rela antre di depan toko yang menjual barang-barang mewah. Ini terjadi usai mata uang Lira jatuh ke titik terendah.

Antrean terlihat mengular di depan gerai Chanel dan Louis Vuitton di Nisantasi, sebuah lingkungan elit di Istanbul. - poker online terbaik

"Kami membeli pakaian, kami membeli make up, kami membeli barang-barang branded. Harganya sangat murah", ujar turis wanita asal Kuwait, Fatima Ali yang datang bersama kedua putrinya, dikutip dari Express, Selasa (14/8).

Dia mengatakan siap untuk mengisi kopernya dengan barang-barang mewah tersebut.

Seorang turis asal Kuwait lainnya berharap krisis Lira akan segera membaik demi kesejahteraan warganya. "Kami berharap bahwa mata uang Turki, untuk kesejahteraan warga Turki, akan membaik. Namun dalam waktu bersamaan, kami sebagai turis berharap nilai mata uang Lira akan tetap seperti sekarang ini," kata Khalid al-Fahad.

Seorang turis dari Mesir memperkirakan dia bisa menghemat sekitar USD 1000 jika dibandingkan membeli barang yang sama di negaranya.

Karyawan di sebuah toko pakaian mewah yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, jumlah pengunjung yang datang lebih tinggi dibandingkan dengan hari sibuk lainnya.

Nilai tukar lira sudah turun sebesar 40 persen terhadap dolar Amerika Serikat tahun ini di tengah kekhawatiran mengenai kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Tayyip Erdogan, dan seruannya agar suku bunga diturunkan, dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat.

Diperiksa KPK, Wali Kota Tasikmalaya jelaskan proposal dana perimbangan daerah


Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi mengaku dirinya menjelaskan soal pengajuan proposal untuk proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana perimbangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. - Agen Poker Indonesia

"Terkait tentang inilah, proposal, iya untuk APBD 2018," ujar Budi di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Dia menegaskan, sejauh ini dirinya hanya baru mengajukan proposal untuk pembangunan infrastruktur di Tasikmalaya. Dia yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo ini mengklaim dana tersebut belum cair.

"Belum, belum ada proyek. Itu saja baru proposal," jelasnya.

Selain Budi, penyidik KPK juga memeriksa anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz. Pada pemeriksaan kali ini penyidik mengonfirmasi soal pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik suap dana perimbangan tersebut.

"KPK mengonfirmasi dugaan penerimaan-penerimaan tersangka YP (Yaya Purnomo) dan mencermati dugaan penerimaan lain terkait pengurusan anggaran dana perimbangan daerah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yakni anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono, Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast, dan Eka Kamaludin. Ahmad Ghiast dan Eka merupakan pihak swasta.

Mereka diduga melakukan tindak pidana suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Terkuaknya kasus ini merupakan kerja sama KPK dengan bantuan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan.

Senin, 13 Agustus 2018

Mental juang pemain Arema FC disoroti usai bermain imbang dari Borneo FC


Bek senior Arema FC Hamka Hamzah tampak geram usai timnya hanya memetik hasil imbang dari Borneo FC. Dilansir dari Bola.net, Hamka menyoroti mental bermain rekan-rekannya yang dianggapnya masih kurang tangguh.

Arema FC gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan Gojek Liga 1 bersama Bukalapak, kontra Borneo FC. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (11/08), mereka hanya mampu berbagi angka 2-2.

Dengan hasil ini, Arema belum pernah sekalipun menang pada putaran kedua Liga 1. Dalam tiga laga mereka, Arema FC mengalami sekali kekalahan dan dua hasil imbang.

"Bermain di Arema tak hanya modal semangat. Harus punya mental petarung," tegas Hamka.

"Arema tim bermental pejuang. Apabila pemain tak ada mental pejuang, mereka tak cocok bermain di Arema. Arema tim besar, perlu pemain bermental baja, tak hanya modal semangat," sambungnya.

Menurut Hamka, ada alasan khusus mengapa para penggawa Arema perlu mental baja. Pasalnya, menurut pemain 34 tahun tersebut, tekanan di Arema sangat besar.

"Ini Arema. Sekali bagus, semua beri pujian. Sekali jelek langsung mencaci. Hanya beberapa pemain yang bisa menangani hal seperti ini. Sementara, ada beberapa pemain belum keluarkan kemampuan terbaik mereka," tuturnya.

Hamka tak menyebut siapa saja pemain yang ia sebut belum mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Pemain berusia 34 tahun tersebut hanya menyebut ciri-ciri pemain yang ia maksud. "Saya rasa hal ini terjadi pada pemain yang belum lama bermain di Arema," tegasnya.

Sementara itu, Hamka meminta maaf menyusul kegagalan memenangkan laga melawan Borneo FC. Menurutnya, seluruh penggawa tim Arema FC menyesal gagal memberikan kado terindah pada ulang tahun ke-31 Arema.

"Mewakili semua tim, saya minta maaf tidak bisa memberi yang seharusnya kami berikan pada Aremania, Aremanita, dan masyarakat Malang Raya," kata Hamka.

Tebas semak belukar di hutan Kaltim, Rahmat dilaporkan hilang


Rahmat (54), warga Desa Pepara, kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dilaporkan hilang di hutan sore tadi, saat menebas semak di tengah hutan, di Desa Pulau Rantau. Sampai malam ini, Rahmat masih dicari tim gabungan.

Keterangan sementara diperoleh, pagi tadi sekira pukul 06.00 WITA pagi tadi, Rahmat hendak pergi ke hutan di Desa Pulau Rantau, untuk menebas semak dan hutan. Namun Rahmat tidak pergi sendiri.

Satu jam kemudian, Rahmat ditemani rekan satu desanya, Icuk (60), menuju lokasi hutan yang dituju. Namun, setelah Icuk menunggu hingga siang hari tadi, Rahmat tidak muncul keluar hutan.

"Korban (Rahmat) ini, setelah dicari-cari, dan dipanggil-panggil sampai siang, tidak ketemu, dan tidak ada sahutan dari dalam (hutan)," kata Petugas Pusdalops BPBD Kabupaten Paser, Budhi, dikonfirmasi merdeka.com, Senin (13/8) malam.

Mengira Rahmat sudah pulang lebih dulu ke rumahnya, Icuk lantas juga pulang untuk mendatangi rumah Rahmat. Namun demikian, belakangan diketahui Rahmat tidak ada di rumahnya.

"Temannya (Icuk) ini berinisiatif untuk mendatangi rumahnya korban, dan ketemu sama istri korban. Ternyata, korban tidak ada di rumahnya. Korban memang tidak ada pulang ke rumah," ujar Budhi.

Khawatir dengan kondisi korban di tengah hutan, warga pun melaporkan kepada BPBD Paser, untuk segera memberikan bantuan pencarian Rahmat, yang tidak diketahui keberadaannya.

"Sekitar jam 4 sore tadi, kami terima laporan orang hilang (atas nama Rahmat). Tim gabungan selain dari BPBD, juga ada TNI dan Polri, PMI, juga warga masih mencari korban. Sampai jam 10 malam ini, kami masih mencari," ungkap Budhi.

"Kronologi itu sementara yang kami dapatkan di lapangan. Kami dari BPBD bawa peralatan dan armada mencari korban ini. Dengan tim gabungan, masuk mencari ke dalam hutan," ujar Budhi.

Bos Inalum: Pembelian saham Freeport butuh kejelasan transaksi


Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa proses negosiasi pembelian saham Freeport membutuhkan kejelasan dalam setiap detail transaksi yang dilakukan.

"Head of Agreement atau perjanjian awal dengan Freeport tidak mengikat, namun itu diperlukan untuk memahami kejelasan detail bentuk transaksi," kata Budi Gunadi seperti ditulis Antara, Senin (13/8).

Budi Gunadi menjelaskan, transaksi divestasi dengan Freeport memang belum terjadi, namun head of agreement (HoA) di awal diperlukan untuk mengunci komitmen dalam membuat perjanjian. "Saham 51 persen itu masih secara legal, namun secara ekonomi kita hanya menerima sebanyak 30 persen," kata Budi.

Menurutnya, divestasi 51 persen Freeport yang dibicarakan hanya masih secara legal, sedangkan secara keekonomian, pemerintah Indonesia masih harus membeli saham yang dimiliki oleh Rio Tinto untuk bisa membeli seutuhnya 51 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan "Head of Agreement" (HoA) dengan PT Freeport Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menyebutkan bahwa Inalum telah mendapatkan pinjaman terkait pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia. Dia menyebutkan jumlah komitmen dari pinjaman tersebut mencapai USD 5,2 miliar.

"Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai 5,2 miliar dolar AS kita sudah dapat. Tetapi kita tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu," ujar Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengatakan bahwa proses negosiasi dalam akuisisi saham Freeport selama ini tidak mudah.

"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Jokowi setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71.

Presiden juga mengapresiasi ketika mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan Inalum telah berhasil mencapai kesepakatan awal dengan Freeport. "Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya.

Minggu, 12 Agustus 2018

Ini kronologi lengkap perjalanan Prabowo pinang Sandiaga jadi cawapres


Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke KPU sebagai kandidat capres dan cawapres 2019. Mereka diusung PKS, PAN dan Gerindra. Partai Berkarya ikut memberikan dukungan.

Berikut jalan panjang dan liku-liku koalisi Prabowo akhirnya memilih Sandiaga:

24 Juli 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan keduanya mengisyaratkan koalisi Pilpres makin kuat.

Dalam pertemuan itu Prabowo juga tak menolak jika misal AHY dijadikan cawapresnya. "Jadi kalau umpamanya nanti nama AHY muncul dari yang dibicarakan. Saya katakan why not," kata Prabowo di rumah SBY.

25 Juli 2018

SBY bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Usai pertemuan, secara mengejutkan SBY menyebut koalisi dengan kubu Jokowi sulit terwujud. SBY menyebut masih ada masalah komunikasi dengan dirinya dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

27 Juli 2018

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional merekomendasikan nama Ustadz Abdul Somad dan politikus senior PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai calon wakil presiden.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Maryam menyatakan kedua nama yang direkomendasikan tersebut akan disandingkan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

28 Juli 2018

Ustadz Abdul Somad menolak dicalonkan. Dia mengaku akan fokus dalam dakwah.

1 Agustus-5 Agustus 2018

Lobi antara koalisi partai pendukung Prabowo makin intens. Tiga nama yang dibahas sebagai cawapres adalah Agus Yudhoyono, Abdul Somad dan Salim Segaf.

8 Agustus 2018

Politisi Demokrat Andi Arief dalam akun Twitternya menyebut bahwa pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal digelar. Arief juga berkicau Prabowo adalah jenderal kardus yang lebih memikirkan uang ketimbang kemaslahatan rakyat.

Andi Arief juga menyebut Sandiaga Uno yang akan maju setelah mengguyur PKS dan PAN masing-masing Rp 500 Miliar.

Hubungan kedua partai langsung tegang. Koalisi sempat terancam bubar. PAN dan PKS membantah keras tudingan Andi Arief.

9 Agustus 2018

H-1 batas pendaftaran ke KPU, lobi-lobi antar partai makin intens. Sejak pagi sudah santer terdengar bahwa Prabowo memilih Wagub DKI Sandiaga Uno sebagai cawapres.

Pukul 18.00 WIB di Menteng, koalisi Jokowi mengumumkan nama Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan capres cawapres yang disusung PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI. Selain itu ada dua partai pendukung, PSI dan Perindo.

Pukul 23.00 WIB di kediaman Prabowo, Kertanegara, pasangan kedua diumumkan. Prabowo Subianto resmi memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Mereka diusung PKS, PAN dan Gerindra. Tak ada Partai Demokrat di sana.

10 Agustus 2018

Pukul 10.00 WIB, Demokrat resmi ikut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Mereka mengaku pilihan internal lebih condong pada Prabowo daripada Jokowi.

Pukul 14.00 WIB, Prabowo dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke KPU. Selain partai pengusung, hadir pula Partai Berkarya yang diwakili Titiek Soeharto.

"Ada kejadian unik hari ini. Ada putri Presiden pertama, putri Presiden kedua, ada juga ada dua putra Presiden Indonesia keenam. Ini kehormatan besar pada saya," kata Prabowo di KPU, Jumat (10/8).

9 Hektare hutan di PPU Kaltim terbakar, dipadamkan manual oleh petugas


Kurang dari 12 jam, sekitar 9 hektare hutan dan lahan di 2 kawasan berbeda, di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, hangus terbakar. Diduga disebabkan kegiatan buka lahan warga dengan cara membakar.

Peristiwa itu, terjadi sejak Sabtu (11/8) sore kemarin, hingga jelang tengah malam tadi, di waktu hampir bersamaan. Pemadaman dilakukan dengan cara manual oleh sekitar 40 petugas gabungan.

Lokasi pertama, kobaran api mulai menghanguskan 2 hektare lahan di kawasan Gunung Steleng, kecamatan Penajam, sekira pukul 16.50 WITA dan berhasil dipadamkan sekira pukul 18.00 WITA.

Setengah jam usai padam, petugas gabungan BPBD PPU, Polres dan Polsek PPU, Kodim PPU, Satgas Karhutla dan Satpol PP, kembali memadamkan karhutla di kawasan KM 11 Lawelawe.

"Ada 3 titik kawasan yang terbakar. Lokasinya tidak bisa dijangkau mobil pemadam," kata Petugas Pusdalops BPBD PPU Amanda Indiri, dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (12/8).

Setelah mencoba masuk ke titik api menggunakan roda 4, tim gabungan mesti berjalan kaki masuk menuju ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan kobaran api dengan cara manual, dan peralatan sederhana. Air seadanya dan batang kayu menjadi alat pemadam.

"Semalam kita bawa peralatan untuk memadamkan api itu, jauh masuk ke dalam. Karena memang cuma bisa dipadamkan secara manual," ujar Amanda.

Satu persatu dari 3 titik kawasan yang terbakar, akhirnya berhasil dipadamkan hingga pukul 22.10 WITA. "Yang di kilometer 11 Lawelawe ini, luasan yang terbakar sekitar 7 hektare. Kalau sejak sore tadi, total keseluruhan areal yang terbakar sekitar 9 hektare," tutup Amanda. 

Arema FC diharapkan bersatu kembali pada ulang tahun ke-31


Sekelompok Aremania yang tergabung dalam #UtasArema mengungkapkan harapan mereka pada peringatan hari ulang tahun ke-31 Arema. Dilansir dari Bola.net, mereka berharap Arema FC, yang mereka nilai saat ini terpecah, bisa kembali menjadi satu seperti dulu.

"Sepanjang sejarahnya, Arema dimaksudkan untuk menjadi pemersatu. Lahirnya Arema Malang pun untuk menyatukan arek-arek Malang," ujar salah seorang pegiat #UtasArema, Jones, Sabtu (11/08).

"Kami ingin semua pihak bisa melihat lagi pada sejarah ini. Kami ingin Arema bisa kembali satu, kembali utuh," sambungnya.

Jones menyebut bahwa perpecahan Arema berdampak sampai ke tataran akar rumput. Di kehidupan sehari-hari, pria berusia 23 tahun tersebut menilai, kerap ditemui saling sindir dan perang mulut antar pendukung dua klub, yang sama-sama mengklaim Arema yang asli.

"Semua merasa paling benar. Ini yang membuat kami miris," tuturnya.

#UtasArema sendiri ikut mengambil bagian dalam peringatan ulang tahun Arema, yang dipusatkan di wilayah Stasiun Kota Baru dan Bundaran Tugu Kota Malang, Sabtu (11/08). Mengambil posisi di Bundaran Tugu, kelompok ini menyuarakan keprihatinan mereka melalui orasi dan nyanyian.

Aksi yang diikuti sekitar 300-an Aremania ini tak berhenti sampai di situ. Mereka berencana melanjutkan aksinya dengan ziarah ke makam Ir Lucky Adrianda Zainal, pendiri Arema Malang.

Lebih lanjut, Jones berharap bahwa jeritan hati mereka didengar oleh kedua kubu. Mereka, ia menambahkan, memohon pada kedua kubu untuk merendahkan ego mereka dan berhenti saling klaim sebagai yang paling benar.

"Kami ingin agar Arema bisa kembali seperti dulu," tandasnya.

Rabu, 08 Agustus 2018

PDIP: Parpol menuntut macam-macam lebih baik enggak usah gabung Jokowi


Menjelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres, belum ada pasangan yang melakukan deklarasi. Khusus di koalisi capres petahana Joko Widodo, sembilan parpol dinyatakan telah solid atas dukungannya. Namun dikabarkan akan ada satu parpol lagi yang akan merapat ke kubu Jokowi.

Menanggapi ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, ada syarat khusus yang diberlakukan koalisi jika ada parpol yang ingin bergabung. Salah satunya ialah tak boleh menuntut macam-macam.

Andreas menegaskan, koalisi yang ada sekarang sudah memenuhi persyaratan presidential treshold 20 persen. Selain itu, koalisi kubu petahana telah cukup solid dan sama-sama kuat memegang komitmen dengan tujuan dan target-target ke depan.

"Sehingga dari kepentingan dukungan normatif sebenarnya tidak perlu lagi," ujarnya dihubungi merdeka.com, Rabu (8/8).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tetap membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

"Kalau ada yang minat bergabung silakan. Dengan catatan, partai baru yang bergabung tidak mengubah porsi pemenangan dalam koalisi Pilpres. Kalau mengganggu soliditas, apalagi menuntut macam-macam, lebih baik enggak usah," tegasnya.

Tentukan cawapres, 4 parpol koalisi Prabowo hari ini gelar pertemuan


Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat hari ini akan menggelar pertemuan untuk membahas sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan kemungkinan pertemuan digelar sore atau malam. Lokasi pertemuan belum bisa dibeberkan. Dia menjelaskan pada pertemuan nanti para ketum partai akan menyampaikan aspirasi masing-masing cawapres yang dijagokannya.

"Besok (hari ini) itu para ketum partai-partai bertemu menyampaikan dan disepakati secara bersama, kan Wapresnya hanya satu," katanya ditemani Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno usai menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (7/8) malam.

Kesepakatan nama cawapres akan diputuskan pada pertemuan tersebut. Besoknya, Kamis (9/8), koalisi penantang Jokowi ini akan mendeklarasikan pasangan yang diusungnya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

"Iya dong, harus dong (kesepakatan cawapres pada pertemuan). Kan waktunya tinggal besok dan lusa (deklarasi). Kita mendaftar tanggal 10 (Agustus)," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

PKS sendiri telah mengeluarkan keputusan sidang istimewa Majelis Syuro. Salah satu poinnya meminta Prabowo mengikuti amanat itjima ulama yang merekomendasikan Ustadz Abdul Somad atau Salim Segaf Al Jufri sebagai pendampingnya di 2019.

PKS pun akan mendukung penuh bila Prabowo memilih Ustaz Abdul Somad. Merespons itu, Taufik menyebut bahwa Ustaz Abdul Somad tidak berkenan jadi cawapres Prabowo. Oleh karenanya, para ulama juga akan diundang dalam pertemuan ketum partai penantang Jokowi.

"Saya sendiri dapet berita UAS (Ustaz Abdul Somad) enggak mau. Ya kalau enggak mau ya makanya kita diskusikan dengan ulama kembali, besok kita akan bertemu ulama kembali," tuturnya.

Selasa (7/8) siang, Prabowo juga dikabarkan menemui Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta Selatan. Taufik menerangkan, Prabowo dan SBY membahas perkembangan politik koalisi Pilpres supaya tetap terbuka.

"Tadi bahwa banyak hal dibahas koalisi ini harus dijaga karena nya harus terbuka. Dalam rangka menyatukan, Prabowo ke SBY, kemudian (saya) sama sama pak Sandi ke PKS," tutupnya. 

Bea Cukai dan BNN ringkus empat orang sindikat pengedar sabu di Muara Baru


Sinergi positif aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil memutus rantai peredaran narkotika yang coba diselundupkan oleh sindikat pengedar jaringan Malaysia.

Pada hari Jumat (01/06), petugas gabungan meringkus barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 10 Kg dan mengamankan 4 orang pelaku di pelabuhan kawasan Jakarta Utara.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Badan Narkotika Nasional, Jumat (22/06), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Bahaduri Wijayanta menjelaskan kronologi singkat pengungkapan kasus tersebut.

"Keberhasilan petugas dalam membongkar penyelundupan ini diawali dari informasi intelijen yang menyatakan telah terjadi upaya pemasukan narkotika dari Malaysia melalui provinsi Aceh untuk kemudian dibawa ke Surabaya melalui Palembang dan Jakarta," ungkapnya.

Berangkat dari informasi intelijen tersebut, petugas gabungan melakukan penyelidikan terhadap kapal dan para pelaku yang berangkat dari Palembang. "Petugas gabungan mengarah ke pelabuhan di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas mendapati kapal kayu perintas yang berasal dari Palembang tengah sandar di pelabuhan tersebut, di sana para pelaku melakukan serah terima narkotika di pos dermaga pelabuhan Muara Baru," tambah Wijayanta.

Petugas yang melakukan pengintaian mendapati para pelaku memasukkan narkotika tersebut ke dalam kendaraan dan menuju ke luar pelabuhan. Petugas kemudian melakukan penyergapan terhadap kendaraan dan para tersangka. Dari kasus ini, petugas gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 10 Kg, 2 kendaraan yang digunakan para tersangka, kartu identitas, dan alat komunikasi. Petugas juga berhasil mengamankan keempat tersangka berinisial AB, M, A, dan K.

Wijayanta menambahkan bahwa kasus yang berhasil diungkap di atas turut menambah daftar panjang penindakan narkotika yang dilakukan Bea Cukai. Hingga Juni 2018, Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 205 kasus dengan berat total barang hasil penindakan mencapai 3,629 Ton, meningkat dari tahun 2017 pada periode yang sama. Sedangkan selama tahun 2017, Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 346 kasus penyelundupan narkotika dengan total berat barang hasil penindakan mencapai 2,139 Ton, ujar Wijayanta.

Peningkatan jumlah tangkapan dan pengungkapan jaringan penyelundup ini merupakan buah kerja keras Bea Cukai, yang beberapa di antaranya juga merupakan hasil dari sinergi dengan BNN, POLRI, dan instansi lain.

Para tersangka dan barang bukti telah diserahterimakan kepada BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Wijayanta menambahkan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membantu upaya tersebut.

Kami berharap adanya peran aktif dari masyarakat untuk menginformasikan jika ada tindakan-tindakan yang mencurigakan di sekitar lingkungan anda terkait dengan upaya peredaran narkotika, pungkas Wijayanta.

Indonesia digugat AS Rp 5 triliun, ini langkah kongkret dilakukan Menko Darmin


Amerika Serikat menggugat Indonesia senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Tim ini akan mengkaji masalah ketidaksepakatan AS terhadap kebijakan Indonesia dalam perdagangan.

"Kalau sudah begini yang paling betul adalah tidak sekadar dengan surat. Kita kirim tim, persisnya di mana sih kamu engga sepakat," ujar Menko Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/8).

Menko Darmin menjelaskan, sebelumnya peraturan yang masih diperdebatkan oleh AS di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian terkait hortikultura. Ke depan, jika keberatan AS dihubungkan dengan pengubahan Peraturan Pemerintah dan undang-undang, maka perlu waktu hingga 2022.

"Mereka tahu itu perlu waktu, 2019 dan 2020. Enggak bisa sekarang. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari informasi, apa sih dia persisnya enggak setuju. Kata-katanya yang mana. Ini bukan kebijakan umum, tapi kata-katanya yang mana sih, ini urusan aturan," jelas Menko Darmin.

Dalam hal ini, pemerintah akan meneliti satu per satu keberatan AS, sehingga tidak hanya menguntungkan bagi negara Paman Sam tersebut. "Nanti kita lihat, masuk akal apa enggak. Kalau emang masuk akal ya kita ubah. Wong ini peraturan menteri doang," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menanggapi rencana sanksi dagang senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun yang digugat oleh Amerika Serikat (AS) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Indonesia. Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Oke mengatakan, sejak mendapat keputusan sidang Indonesia sebenarnya sudah mengubah beberapa aturan yang dianggap merugikan Amerika Serikat pada 22 Juli lalu. Beberapa aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian.

"Nah, selanjutnya apakah mereka sudah puas dengan perubahan yang kita lakukan tentu itu harus disampaikan oleh WTO," ujar Oke saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Selasa (7/8).

Oke melanjutkan, perubahan-perubahan aturan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada WTO. Saat ini Indonesia masih menunggu hasil pertimbangan dan penilaian organisasi perdagangan dunia tersebut. "Apakah dianggap telah memenuhi keputusan yang ditetapkan WTO atau belum," tandasnya.