Arema FC diharapkan bersatu kembali pada ulang tahun ke-31

Sekelompok Aremania yang tergabung dalam #UtasArema mengungkapkan harapan mereka pada peringatan hari ulang tahun ke-31 Arema. Dilansir dari Bola.net, mereka berharap Arema FC, yang mereka nilai saat ini terpecah, bisa kembali menjadi satu seperti dulu.

"Sepanjang sejarahnya, Arema dimaksudkan untuk menjadi pemersatu. Lahirnya Arema Malang pun untuk menyatukan arek-arek Malang," ujar salah seorang pegiat #UtasArema, Jones, Sabtu (11/08).

"Kami ingin semua pihak bisa melihat lagi pada sejarah ini. Kami ingin Arema bisa kembali satu, kembali utuh," sambungnya.

Jones menyebut bahwa perpecahan Arema berdampak sampai ke tataran akar rumput. Di kehidupan sehari-hari, pria berusia 23 tahun tersebut menilai, kerap ditemui saling sindir dan perang mulut antar pendukung dua klub, yang sama-sama mengklaim Arema yang asli.

"Semua merasa paling benar. Ini yang membuat kami miris," tuturnya.

#UtasArema sendiri ikut mengambil bagian dalam peringatan ulang tahun Arema, yang dipusatkan di wilayah Stasiun Kota Baru dan Bundaran Tugu Kota Malang, Sabtu (11/08). Mengambil posisi di Bundaran Tugu, kelompok ini menyuarakan keprihatinan mereka melalui orasi dan nyanyian.

Aksi yang diikuti sekitar 300-an Aremania ini tak berhenti sampai di situ. Mereka berencana melanjutkan aksinya dengan ziarah ke makam Ir Lucky Adrianda Zainal, pendiri Arema Malang.

Lebih lanjut, Jones berharap bahwa jeritan hati mereka didengar oleh kedua kubu. Mereka, ia menambahkan, memohon pada kedua kubu untuk merendahkan ego mereka dan berhenti saling klaim sebagai yang paling benar.

"Kami ingin agar Arema bisa kembali seperti dulu," tandasnya.

Read More

PDIP: Parpol menuntut macam-macam lebih baik enggak usah gabung Jokowi

Menjelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres, belum ada pasangan yang melakukan deklarasi. Khusus di koalisi capres petahana Joko Widodo, sembilan parpol dinyatakan telah solid atas dukungannya. Namun dikabarkan akan ada satu parpol lagi yang akan merapat ke kubu Jokowi.

Menanggapi ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, ada syarat khusus yang diberlakukan koalisi jika ada parpol yang ingin bergabung. Salah satunya ialah tak boleh menuntut macam-macam.

Andreas menegaskan, koalisi yang ada sekarang sudah memenuhi persyaratan presidential treshold 20 persen. Selain itu, koalisi kubu petahana telah cukup solid dan sama-sama kuat memegang komitmen dengan tujuan dan target-target ke depan.

"Sehingga dari kepentingan dukungan normatif sebenarnya tidak perlu lagi," ujarnya dihubungi merdeka.com, Rabu (8/8).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tetap membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

"Kalau ada yang minat bergabung silakan. Dengan catatan, partai baru yang bergabung tidak mengubah porsi pemenangan dalam koalisi Pilpres. Kalau mengganggu soliditas, apalagi menuntut macam-macam, lebih baik enggak usah," tegasnya.

Read More

Tentukan cawapres, 4 parpol koalisi Prabowo hari ini gelar pertemuan

Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat hari ini akan menggelar pertemuan untuk membahas sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan kemungkinan pertemuan digelar sore atau malam. Lokasi pertemuan belum bisa dibeberkan. Dia menjelaskan pada pertemuan nanti para ketum partai akan menyampaikan aspirasi masing-masing cawapres yang dijagokannya.

"Besok (hari ini) itu para ketum partai-partai bertemu menyampaikan dan disepakati secara bersama, kan Wapresnya hanya satu," katanya ditemani Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno usai menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (7/8) malam.

Kesepakatan nama cawapres akan diputuskan pada pertemuan tersebut. Besoknya, Kamis (9/8), koalisi penantang Jokowi ini akan mendeklarasikan pasangan yang diusungnya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

"Iya dong, harus dong (kesepakatan cawapres pada pertemuan). Kan waktunya tinggal besok dan lusa (deklarasi). Kita mendaftar tanggal 10 (Agustus)," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

PKS sendiri telah mengeluarkan keputusan sidang istimewa Majelis Syuro. Salah satu poinnya meminta Prabowo mengikuti amanat itjima ulama yang merekomendasikan Ustadz Abdul Somad atau Salim Segaf Al Jufri sebagai pendampingnya di 2019.

PKS pun akan mendukung penuh bila Prabowo memilih Ustaz Abdul Somad. Merespons itu, Taufik menyebut bahwa Ustaz Abdul Somad tidak berkenan jadi cawapres Prabowo. Oleh karenanya, para ulama juga akan diundang dalam pertemuan ketum partai penantang Jokowi.

"Saya sendiri dapet berita UAS (Ustaz Abdul Somad) enggak mau. Ya kalau enggak mau ya makanya kita diskusikan dengan ulama kembali, besok kita akan bertemu ulama kembali," tuturnya.

Selasa (7/8) siang, Prabowo juga dikabarkan menemui Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta Selatan. Taufik menerangkan, Prabowo dan SBY membahas perkembangan politik koalisi Pilpres supaya tetap terbuka.

"Tadi bahwa banyak hal dibahas koalisi ini harus dijaga karena nya harus terbuka. Dalam rangka menyatukan, Prabowo ke SBY, kemudian (saya) sama sama pak Sandi ke PKS," tutupnya. 

Read More

Bea Cukai dan BNN ringkus empat orang sindikat pengedar sabu di Muara Baru

Sinergi positif aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil memutus rantai peredaran narkotika yang coba diselundupkan oleh sindikat pengedar jaringan Malaysia.

Pada hari Jumat (01/06), petugas gabungan meringkus barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 10 Kg dan mengamankan 4 orang pelaku di pelabuhan kawasan Jakarta Utara.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Badan Narkotika Nasional, Jumat (22/06), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Bahaduri Wijayanta menjelaskan kronologi singkat pengungkapan kasus tersebut.

"Keberhasilan petugas dalam membongkar penyelundupan ini diawali dari informasi intelijen yang menyatakan telah terjadi upaya pemasukan narkotika dari Malaysia melalui provinsi Aceh untuk kemudian dibawa ke Surabaya melalui Palembang dan Jakarta," ungkapnya.

Berangkat dari informasi intelijen tersebut, petugas gabungan melakukan penyelidikan terhadap kapal dan para pelaku yang berangkat dari Palembang. "Petugas gabungan mengarah ke pelabuhan di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas mendapati kapal kayu perintas yang berasal dari Palembang tengah sandar di pelabuhan tersebut, di sana para pelaku melakukan serah terima narkotika di pos dermaga pelabuhan Muara Baru," tambah Wijayanta.

Petugas yang melakukan pengintaian mendapati para pelaku memasukkan narkotika tersebut ke dalam kendaraan dan menuju ke luar pelabuhan. Petugas kemudian melakukan penyergapan terhadap kendaraan dan para tersangka. Dari kasus ini, petugas gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 10 Kg, 2 kendaraan yang digunakan para tersangka, kartu identitas, dan alat komunikasi. Petugas juga berhasil mengamankan keempat tersangka berinisial AB, M, A, dan K.

Wijayanta menambahkan bahwa kasus yang berhasil diungkap di atas turut menambah daftar panjang penindakan narkotika yang dilakukan Bea Cukai. Hingga Juni 2018, Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 205 kasus dengan berat total barang hasil penindakan mencapai 3,629 Ton, meningkat dari tahun 2017 pada periode yang sama. Sedangkan selama tahun 2017, Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 346 kasus penyelundupan narkotika dengan total berat barang hasil penindakan mencapai 2,139 Ton, ujar Wijayanta.

Peningkatan jumlah tangkapan dan pengungkapan jaringan penyelundup ini merupakan buah kerja keras Bea Cukai, yang beberapa di antaranya juga merupakan hasil dari sinergi dengan BNN, POLRI, dan instansi lain.

Para tersangka dan barang bukti telah diserahterimakan kepada BNN untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Wijayanta menambahkan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membantu upaya tersebut.

Kami berharap adanya peran aktif dari masyarakat untuk menginformasikan jika ada tindakan-tindakan yang mencurigakan di sekitar lingkungan anda terkait dengan upaya peredaran narkotika, pungkas Wijayanta.

Read More

Indonesia digugat AS Rp 5 triliun, ini langkah kongkret dilakukan Menko Darmin

Amerika Serikat menggugat Indonesia senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Tim ini akan mengkaji masalah ketidaksepakatan AS terhadap kebijakan Indonesia dalam perdagangan.

"Kalau sudah begini yang paling betul adalah tidak sekadar dengan surat. Kita kirim tim, persisnya di mana sih kamu engga sepakat," ujar Menko Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/8).

Menko Darmin menjelaskan, sebelumnya peraturan yang masih diperdebatkan oleh AS di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian terkait hortikultura. Ke depan, jika keberatan AS dihubungkan dengan pengubahan Peraturan Pemerintah dan undang-undang, maka perlu waktu hingga 2022.

"Mereka tahu itu perlu waktu, 2019 dan 2020. Enggak bisa sekarang. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari informasi, apa sih dia persisnya enggak setuju. Kata-katanya yang mana. Ini bukan kebijakan umum, tapi kata-katanya yang mana sih, ini urusan aturan," jelas Menko Darmin.

Dalam hal ini, pemerintah akan meneliti satu per satu keberatan AS, sehingga tidak hanya menguntungkan bagi negara Paman Sam tersebut. "Nanti kita lihat, masuk akal apa enggak. Kalau emang masuk akal ya kita ubah. Wong ini peraturan menteri doang," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menanggapi rencana sanksi dagang senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun yang digugat oleh Amerika Serikat (AS) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Indonesia. Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Oke mengatakan, sejak mendapat keputusan sidang Indonesia sebenarnya sudah mengubah beberapa aturan yang dianggap merugikan Amerika Serikat pada 22 Juli lalu. Beberapa aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian.

"Nah, selanjutnya apakah mereka sudah puas dengan perubahan yang kita lakukan tentu itu harus disampaikan oleh WTO," ujar Oke saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Selasa (7/8).

Oke melanjutkan, perubahan-perubahan aturan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada WTO. Saat ini Indonesia masih menunggu hasil pertimbangan dan penilaian organisasi perdagangan dunia tersebut. "Apakah dianggap telah memenuhi keputusan yang ditetapkan WTO atau belum," tandasnya.

Read More